Sejarah Kuwu

Menjabat pasca-bergolakannya Perang Diponegoro (1825-1830). Atmosfer desa saat itu kental dengan perlawanan kultural yang berujung pada pengasingan tokoh kharismatik Eyang Hasan Maolani oleh kolonial. Pada era ini, wilayah Cilaja mulai diakui secara administratif dalam Peta Karesidenan Cirebon tahun 1857.

Memimpin pada masa krusial disahkannya Undang-Undang Agraria 1870. Beliau harus menavigasi desa di tengah transisi dari sistem Tanam Paksa menuju masuknya swasta kolonial, sekaligus melindungi warga dari beratnya tuntutan pajak uang dan kerja paksa (heerendiensten).

Menjadi saksi menguatnya perlawanan kultural melalui jalur agama. Di masa ini, penyebaran nilai-nilai pesantren mulai mengakar kuat di Cilaja, dibawa melalui jalur silsilah keilmuan Eyang Mukminah (dari Cikaso dan Karangmangu). Jejaring ini kelak menjadi fondasi lahirnya ulama-ulama pelita desa.

Menghadapi beban terberat penjajahan. Beliau harus menyaksikan penderitaan warga saat terjadi peristiwa rampasan barang warga oleh aparat kepajakan kolonial (1916). Kemiskinan sistemik ini memicu keputusasaan, yang berujung pada peristiwa pilu diaspora warga Cilaja ke Suriname (1919) sebagai kuli kontrak perkebunan.

Masa kebangkitan ekonomi dan syiar Islam. Untuk melawan kemiskinan, beliau mendirikan Sekolah/Kursus Pertanian (Landbouwcursus) pada 1928. Hubungan ulama dan umaro mencapai masa keemasan, ditandai dengan hadirnya Kyai Hasan Amir dan diukirnya mahakarya Mihrab Masjid (1924) oleh seniman KH. Ahmad Dasuki.

Memimpin di masa brutal pendudukan Jepang. Pada masa Agresi Militer Belanda dan pembentukan Negara Pasundan (Recomba), Cilaja secara rahasia dan heroik difungsikan sebagai titik kumpul pergerakan bagi para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Memimpin desa di tengah teror pemberontakan DI/TII. Beliau memobilisasi warga sipil untuk ikut serta dalam Operasi Pagar Betis di Gunung Ciremai. Operasi militer ini menjadi saksi sejarah gugurnya Rusma, pahlawan desa yang mengorbankan nyawanya demi keutuhan NKRI.

Menjabat pada masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. Berusaha keras mencegah pertumpahan darah antar warga dan menjaga ketenteraman desa pasca-meletusnya tragedi G30S/PKI 1965.

Fokus pada stabilisasi politik dan dimulainya program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Masa ini ditandai dengan intervensi negara dalam pertanian melalui program Bimas/Inmas (Revolusi Hijau).

Era masuknya infrastruktur krusial berupa Listrik Masuk Desa. Warga didorong aktif dalam kelompok pendengar (Kelompencapir) untuk mendukung program Swasembada Pangan Nasional.

Upaya perbaikan sarana lingkungan desa dan penuntasan program pengentasan kemiskinan (Inpres Desa Tertinggal) di akhir masa stabilitas Orde Baru.

Menavigasi desa melewati badai Krisis Moneter (1997) dan gejolak Reformasi (1998), sekaligus mempersiapkan desa menyambut kebebasan era Otonomi Daerah.

Masa keterbukaan informasi dan masuknya komunikasi digital (*handphone*) ke pelosok warga. Pembangunan didorong kuat oleh program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan.

Pemimpin perempuan pertama yang mencatatkan sejarah di Cilaja. Mengawal masuknya kucuran Dana Desa (UU Desa 2014) untuk percepatan infrastruktur fisik dan sosial warga.

Mengemban amanat transisi untuk menjaga stabilitas pelayanan dan roda pemerintahan menjelang pemilihan kepala desa serentak.

Menghadapi ujian berat Pandemi COVID-19. Memimpin pemulihan ekonomi melalui BLT Desa, mempercepat digitalisasi layanan, dan mengarahkan Cilaja menuju desa mandiri di era modern.